MULTI SPORTSY ~ Jakarta, 15 Maret 2025 – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI oleh Komisi I DPR RI kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kontroversi muncul terkait lokasi rapat yang di adakan di sebuah hotel mewah di Jakarta. Ketua Komisi I DPR RI, AD, memberikan penjelasan terkait hal tersebut, sekaligus menanggapi pertanyaan mengenai agenda rapat sebelumnya. Kontroversi Rapat RUU TNI di Hotel Mewah
Rapat pembahasan RUU TNI yang di adakan di hotel mewah tersebut menuai kritik dari berbagai pihak.
Banyak yang mempertanyakan alasan pemilihan lokasi yang di anggap tidak lazim untuk pembahasan undang-undang sepenting RUU TNI. Terlebih lagi, muncul dugaan bahwa rapat tersebut di adakan secara tertutup dan terburu-buru, tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPR RI, AD.
Menjelaskan bahwa pemilihan lokasi rapat di hotel mewah tersebut di lakukan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif dan fokus dalam pembahasan RUU TNI.
“Kami membutuhkan lingkungan yang tenang dan minim gangguan agar pembahasan RUU TNI dapat berjalan efektif dan efisien,” ujar AD. Ia juga membantah tudingan bahwa rapat tersebut di adakan secara tertutup, dan menegaskan bahwa proses pembahasan RUU TNI tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Lebih lanjut, AD juga memberikan penjelasan terkait agenda rapat sebelumnya yang sempat di pertanyakan.
Ketua Komisi I DPR, AD, menegaskan bahwa serangkaian rapat sebelumnya telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, dengan partisipasi aktif dari pemerintah, TNI, dan para ahli hukum, guna memastikan masukan dan pandangan komprehensif terkait RUU TNI.
Baca Juga : Kecelakaan Jalur Puncak Cianjur 1 Tewas dan 6 Luka!
Meskipun demikian
Penjelasan yang di berikan oleh Ketua Komisi I DPR RI tersebut belum sepenuhnya meredakan kontroversi yang ada. Sejumlah pihak tetap mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam pembahasan RUU TNI, serta mendesak agar proses pembahasan di lakukan secara lebih terbuka dan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.
Pembahasan RUU TNI ini memang menjadi perhatian publik
Terutama terkait dengan isu-isu sensitif seperti penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga dan batas usia pensiun. Oleh karena itu, penting bagi Komisi I DPR RI untuk memastikan bahwa proses pembahasan RUU TNI di lakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik yang memadai. Kontroversi Rapat RUU TNI di Hotel Mewah
Leave a Reply